Swiss Batalkan Konferensi Palestina karena Kurangnya Peserta
”infokilasan.com – Swiss Batalkan Konferensi,memutuskan untuk membatalkan konferensi terkait penerapan Konvensi Jenewa di wilayah Palestina yang diduduki. Keputusan ini diambil karena minimnya negara yang bersedia berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi bahwa beberapa negara menyatakan ketidakpuasan terhadap konferensi ini. Akibatnya, Swiss sebagai penyelenggara memutuskan untuk tidak melanjutkan agenda yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 7 Maret 2025 di Jenewa.
”Baca Juga: 5 Atlet Cantik Indonesia Yang Dipuji Dunia Berkat Prestasi“
Swiss telah mengundang 196 pihak yang terlibat dalam Konvensi Jenewa untuk menghadiri pertemuan tersebut. Konferensi ini bertujuan untuk membahas perlindungan kemanusiaan bagi warga sipil yang tinggal di wilayah konflik seperti Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.
Namun, kurangnya konsensus di antara negara peserta menjadi alasan utama pembatalan.
“Karena tidak adanya konsensus di antara Pihak-Pihak Kontrak Tinggi, Swiss sebagai negara penyimpan memutuskan untuk tidak mengadakan pertemuan,” ujar Nicolas Bideau, juru bicara Kementerian Luar Negeri Swiss, melalui platform X.
Konferensi ini seharusnya berfokus pada penerapan Konvensi Jenewa Keempat yang disepakati pada 1949 setelah Perang Dunia II. Perjanjian ini mengatur perlindungan bagi warga sipil yang berada di wilayah konflik atau pendudukan militer.
Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa, Ibrahim Khraishi, sebelumnya menyatakan bahwa delegasi Palestina tidak berencana hadir dalam acara tersebut. Ia mengkritik rancangan deklarasi yang telah diedarkan kepada para peserta.
“Kami ingin masyarakat internasional mengambil langkah konkret, dan ini tidak sesuai dengan harapan kami,” ujar Khraishi kepada Reuters.
Ia menegaskan bahwa Palestina menginginkan penerapan nyata Konvensi Jenewa, bukan hanya sekadar diskusi. Menurutnya, langkah konkret bisa berupa tindakan ekonomi atau diplomatik terhadap Israel sebagai pihak yang diduga melanggar konvensi tersebut.
“Yang kami inginkan adalah agar Konvensi Jenewa benar-benar diterapkan, bukan sekadar wacana,” tambahnya.
”Baca Juga: Anggaran MBG Turun, dari Rp10 Ribu Jadi Rp8 Ribu“
Pembatalan ini menunjukkan minimnya kesepakatan global dalam menangani konflik di Palestina. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat aturan internasional, pelaksanaannya masih tergantung pada kepentingan politik masing-masing negara.
Dengan batalnya konferensi ini, harapan Palestina untuk mendapatkan dukungan lebih kuat dalam menegakkan hak-hak kemanusiaan warganya menjadi semakin sulit. Masyarakat internasional kini menunggu langkah selanjutnya dari negara-negara besar dalam menangani isu Palestina secara konkret.
