THR untuk Ojol Cair, Tapi Ada Dampak Finansial ke Mitra Driver
infokilasan.com – THR untuk Ojol : Mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menanggapi desakan para mitra driver ojek online (ojol) agar perusahaan aplikator memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Menurutnya, kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia jika tidak memiliki dasar regulasi yang jelas.
”Baca Juga: Polisi di Banten Bikin Konten Tabrak Bebek, Berujung Tragis“
Hanif menyarankan pemerintah untuk memperkuat regulasi perlindungan sosial bagi pekerja di sektor gig economy. Ia menilai menekan perusahaan platform tanpa aturan yang jelas dapat menciptakan preseden buruk bagi dunia usaha.
Hanif menjelaskan bahwa pengemudi ojol bekerja dalam ekosistem gig economy dengan sistem kemitraan, bukan hubungan kerja formal. Karena itu, mereka tidak otomatis berhak mendapatkan THR seperti pekerja dengan perjanjian kerja tetap.
Namun, ia juga mengakui bahwa para mitra driver memiliki ketergantungan tinggi terhadap platform, sehingga hubungan ini menjadi lebih kompleks. “Ketergantungan ini memang membuat aturan menjadi lebih rumit. Tapi, menekan platform tanpa regulasi yang jelas bukan solusi yang tepat,” ujar Hanif di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Menurut Hanif, beban finansial tambahan yang ditimbulkan dari kebijakan THR ojol bisa berdampak buruk bagi perusahaan dan mitra driver itu sendiri. Jika dipaksakan, perusahaan bisa mengambil langkah seperti menaikkan tarif, mengurangi insentif, atau bahkan membatasi jumlah mitra pengemudi.
“Jika regulasi dibuat secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan pekerja, ini bisa menghambat pertumbuhan bisnis digital,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang hanya bersifat populis tanpa kepastian hukum dapat menurunkan daya tarik investasi di sektor digital dan gig economy. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang tidak hanya melindungi pekerja tetapi juga menjaga stabilitas bisnis.
Hanif menilai desakan pemberian THR bagi driver ojol mencerminkan perlunya reformasi perlindungan sosial bagi pekerja di sektor gig economy. Menurutnya, pemerintah harus mencari solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar kebijakan jangka pendek yang bisa berdampak buruk pada dunia usaha dan investasi.
“Pemerintah harus menciptakan sistem perlindungan sosial berbasis kontribusi yang dapat memberikan jaminan bagi para gig workers tanpa membebani perusahaan secara berlebihan,” tegasnya.
”Baca Juga: Barcelona Kalahkan Rayo Vallecano 1-0, Puncaki Klasemen!“
Tuntutan THR bagi driver ojol seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau ulang regulasi di sektor ini. Dengan kebijakan yang tepat, kesejahteraan mitra driver bisa meningkat tanpa menghambat perkembangan ekosistem digital dan investasi di Indonesia.
