Info Kilasan – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia mengalami lonjakan signifikan. Dalam sebuah pernyataan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (2/9), Menaker mengungkapkan kekhawatirannya mengenai angka PHK yang meningkat. “Ya memang naik (tren PHK). Memang akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya, tapi kita mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari angka tahun 2022-2023,” ujar Ida.
Berdasarkan data dari laman Satu Data Kemnaker, sebanyak 57.923 tenaga kerja terdampak PHK pada periode Januari-November 2023. Sementara itu, untuk Januari hingga Agustus 2024, tercatat sebanyak 46.240 orang terkena PHK di Indonesia. Kemnaker berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif ini dengan melaksanakan berbagai langkah mitigasi.
“Baca Juga: Dugaan Gratifikasi Kaesang, Buntut Naik Jet Pribadi”
Ida Fauziyah menegaskan bahwa Kemnaker aktif melakukan mitigasi untuk mencegah lonjakan PHK lebih lanjut. Salah satu langkah yang diambil adalah mempertemukan manajemen perusahaan dengan tenaga kerja untuk mencegah PHK. “Kami terus melakukan mitigasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Upaya mempertemukan manajemen dengan pekerja telah terbukti efektif menekan kasus PHK,” tambah Ida.
Sektor manufaktur, termasuk industri tekstil, garmen, dan alas kaki, merupakan yang paling terdampak PHK tahun ini. Kenaikan cukai rokok juga dianggap sebagai salah satu penyebab utama. “Kenaikan tarif cukai rokok memberikan dampak yang signifikan, terutama bagi industri terkait,” ungkap Ida.
Di sisi lain, sektor dengan lowongan pekerjaan paling diminati tahun ini adalah sektor jasa. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 7.400 orang terdampak PHK di DKI Jakarta. Jakarta menempati posisi kedua provinsi dengan kasus PHK terbanyak, setelah Jawa Tengah. “Jawa Tengah mengalami kasus PHK tertinggi, diikuti DKI Jakarta dan Banten,” jelas Indah.
Sementara itu, di DKI Jakarta, mayoritas kasus PHK berasal dari sektor jasa, seperti restoran dan kafe. “Berbeda dengan Jawa Tengah yang didominasi sektor manufaktur, di DKI Jakarta kasus PHK banyak berasal dari sektor jasa,” kata Indah.
Secara keseluruhan, angka PHK tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu, dengan proyeksi tambahan sekitar 5.000 kasus dari periode yang sama tahun lalu. Kemnaker terus berupaya untuk menanggulangi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan langkah preventif.
“Simak Juga: Dokter Risma Dipalak 40 Juta per Bulan di PPDS Anestesi Undip”
