AS Singgung QRIS dan GPN, Airlangga Minta Respons BI & OJK
infokilasan.com – Amerika Serikat (AS) menyoroti kebijakan sistem pembayaran di Indonesia seperti QRIS dan GPN dalam negosiasi tarif impor dengan pemerintah Indonesia. Mereka menilai kebijakan ini memberi keuntungan bagi pelaku usaha dalam negeri dan menyulitkan perusahaan asing, termasuk dari AS.
“Baca Juga: Tips Berkendara Aman dan Percaya Diri di Trek Ekstrem”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah menanggapi sorotan tersebut. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait masukan dari AS.
“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan sistem pembayaran yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (18/4/2025).
Isu ini mencuat dalam negosiasi yang dipicu oleh kebijakan dagang di masa pemerintahan Donald Trump. AS memandang QRIS dan GPN sebagai hambatan non-tarif yang bisa mengganggu kepentingan pelaku usahanya.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa QRIS dan GPN justru bertujuan memperluas inklusi keuangan dan menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional. Kedua sistem ini mendukung transaksi digital yang lebih cepat dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.
Selain isu pembayaran, pembahasan dengan AS juga meliputi sejumlah kebijakan ekonomi lainnya. Airlangga menyebut pembahasan itu menyentuh perizinan impor, sistem perizinan OSS, hingga sektor keuangan dan perpajakan.
“Kita juga bahas kuota impor, izin API, layanan kepabeanan, dan peraturan sektor keuangan,” tambahnya.
Indonesia pun mendorong AS untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor penting. Airlangga berharap hubungan ekonomi kedua negara bisa tumbuh seimbang.
“Indonesia mendorong kerja sama perdagangan, energi, investasi, dan mineral strategis. Kita juga ingin kerja sama di sektor pertahanan dan pendidikan diperkuat,” kata Airlangga.
Ia juga menuntut agar AS memberikan tarif dagang yang setara dengan negara-negara pesaing Indonesia, terutama di kawasan ASEAN.
“Baca Juga: Cara Cek Penerima BLT BBM 2025 Lewat Link Resmi”
Negosiasi ini menjadi momen penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berusaha menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan proteksionisme dari negara-negara besar.
