Alasan Bansos PKH Mei 2025 Tidak Cair ke Penerima
infokilasan.com – Banyak penerima mengeluhkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak cair pada Mei 2025. Salah satu penyebab utama adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terbaru.
Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data DTSEN. Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran bansos kuartal II-2025 berjalan lebih tepat sasaran.
Dengan data yang lebih akurat, Kemensos ingin menghindari penyaluran bantuan kepada keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat. Sebaliknya, keluarga miskin yang belum terdata bisa segera masuk dalam daftar penerima.
Namun, pembaruan data ini menyebabkan sejumlah data lama dinonaktifkan sementara untuk diverifikasi. Akibatnya, beberapa penerima yang sebelumnya aktif kini belum menerima bantuan karena status kepesertaannya sedang ditinjau ulang.
Selain itu, berikut beberapa penyebab lain bansos PKH Mei 2025 tidak cair:
Data Tidak Sinkron: Data kependudukan dan sosial tidak sesuai antara Dukcapil dan DTSEN.
Pindah Domisili: Penerima bantuan pindah alamat tanpa melapor ke RT atau kelurahan.
Perubahan Status Sosial: Penerima dianggap sudah tidak memenuhi kriteria miskin ekstrem.
Kepesertaan Tidak Diperbarui: Keluarga belum melakukan pembaruan data secara mandiri melalui petugas kelurahan.
Kemensos mengimbau masyarakat untuk memeriksa status kepesertaan mereka melalui aplikasi Cek Bansos atau mendatangi kantor kelurahan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, segera lakukan pembaruan agar bansos dapat dicairkan kembali pada periode berikutnya.
” Baca Juga: Honda dan Nissan Berencana Merger, Hadapi Persaingan Otomotif “
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi syarat utama pencairan bansos triwulan kedua. Data DTSEN bersifat dinamis karena bisa berubah akibat kelahiran, kematian, atau perpindahan domisili warga.
Penerima bisa keluar dari daftar karena inclusion error atau masuk kembali akibat exclusion error. Untuk itu, masyarakat diminta aktif mengecek data melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan warga mengusulkan atau menyanggah data yang tidak sesuai.
Wilayah rawan konflik sosial dan daerah yang sulit dijangkau seperti pegunungan atau pulau terpencil mengalami hambatan distribusi. Kondisi ini membuat proses verifikasi data dan pencairan bansos tertunda.
Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan ini, namun keterlambatan tetap bisa terjadi di wilayah tertentu.
” Baca Juga: 5 Pilihan Mobil Hatchback Terbaik 2024 untuk Anda“
Beberapa penerima mengalami kendala teknis saat mencairkan bansos karena gangguan sistem di bank penyalur. Masalah lain termasuk sulitnya akses ATM atau minimnya fasilitas keuangan di daerah terpencil.
Hal ini menyebabkan penundaan meski dana sudah disalurkan oleh pemerintah pusat.
Keterlambatan pencairan juga bisa terjadi jika anggaran belum ditransfer dari pusat ke daerah. Masalah administratif atau keterlambatan dokumen turut memperlambat proses ini.
Pemerintah terus berupaya mempercepat proses agar penyaluran tidak terhambat.
Kementerian Sosial rutin mengevaluasi kebijakan bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penyesuaian prioritas atau kriteria penerima dapat menyebabkan penundaan sementara.
Penerima dianjurkan memeriksa status bansos secara berkala dan mengikuti informasi resmi dari Kemensos agar tidak tertipu hoaks.
